Gojambi.id. Jambi- Gubernur Jambi, Al Haris juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET).
Bersama 18 gubernur di Indonesia menemui Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas persoalan Transfer ke Daerah (TKD) yang berkurang signifikan, bertempat di kantor Kementerian Keuangan RI di Jakarta Pusat, Selasa (07/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Al Haris menyampaikan, banyak kepala daerah merasakan dampak akibat menurunnya nilai TKD dari pusat.
Penurunan ini telah mempengaruhi kemampuan daerah menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja operasional, dan kewajiban pembayaran tenaga PPPK.
“ Kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas APBD 2026, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
“ Ini luar biasa berdampak pada APBD 2026. Maka dari itu semua daerah menyampaikan apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait keberlangsungan pembangunan.”
Tahun 2026 menjadi masa yang berat bagi banyak pemerintah daerah yang menggantungkan keuangan pada dana transfer pusat, ujarnya.
Meskipun demikian, Gubernur Al Haris menyambut baik respons Menteri Keuangan yang berjanji akan mengevaluasi APBN dan alokasi TKD Tahun 2026.
“Pak Menteri berjanji di 2026 akan dievaluasi lagi APBN ke daerah,” katanya.
“ Saya sampaika tadi, kalau daerah PADnya kecil dan banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit bagi kepala daerah untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan,” katanya.
Gubernur yang hadir saat audiensi dengan Menteri Keuangan tersebut, Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten. Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah.
Kemudian, Gubernur Maluku Utara, Sumatera Barat, D.I Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan dan NTB. Mustopa.
