Gojambi.id. Jakarta- Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) melawan serangan balik koruptor.
Langkah tersebut sebagai panggilan bagi insan jurnalis dalam mendukung program pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Di balik pengungkapan dan keberhasilan Kejaksaan Agung mengusut kasus mega korupsi seperti di Pertamina, PT Timah Tbk di Bangka Belitung dan lainnya, tentu akan membawa penolakan atau bahkan resistensi dari para koruptor.”
“ Kami nyatakan dengan tegas, mendukung upaya aparat Kejagung di pusat dan di daerah untuk tetap terus bekerja dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, khususnya kasus mega korupsi,” tutur Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Senin, 17 November 2025.
Munir menjelaskan, dukungan PWI untuk Kejagung itu juga sudah ia sampaikan saat bersama pengurus PWI Pusat lainnya beraudiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya di Gedung Kejagung, 13 November 2025.
“Kita beri support moral kepada jajaran Kejaksaan dalam bentuk pemberitaan-pemberitaan agar tidak gentar terhadap serangan balik dari koruptor,” kata Munir.
Ia menambahkan, salah satu narasi perlawanan koruptor adalah melalui media sosial dan media massa yang bisa dimanfaatkan untuk menurunkan berita menyesatkan atau sudah didisinformasikan.
“Di PWI kami memiliki satgas khusus antihoax yang di dalamnya bertugas mengklarifikasi langsung maupun tidak langsung melalui kanal-kanal media melalui wartawan yang tergabung di PWI. Sehingga narasi-narasi hoaks tadi bisa diimbagi antihoaks,” ujarnya.
Menurut Munir, pekerjaan rumah (PR) terbesar bangsa ini adalah masalah korupsi. Makanya, kunci keberhasilan sebuah daerah baik kabupaten, provinsi, hingga di pusat adalah berhasil memberantas korupsi, ujarnya.
Sementara, Direktur Satgas Anti Hoax PWI Insan Kamil menjelaskan, saat pertemuan dengan Jaksa Agung dan jajarannya, salah satu topik yang dibahas adalah banyaknya cara dilakukan koruptor untuk melemahkan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum mengungkap skandal mega korupsi di Tanah Air.
“Serangan balik yang dilakukan beragam mulai dari upaya penyuapan, ancaman, teror bahkan yang dilakukan saat ini dengan fitnah (narasi hoax) di berbagai platfom media sosial,” tutur Insan.
Insan Kamil memaparkan, sesuai komitmen PWI dengan Kejagung, pihaknya mendukung dan mengawal kasus mega korupsi di Kejagung.
Dikatakan, pers sebagai pilar ke empat demokrasi harus terus mengawal jalannya pengusutan mega korupsi oleh Kejagung agar berjalan lurus. Pengawasan meliputi jalannya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga ke penuntutan dan vonis di pengadilan.
“Kasus mega korupsi ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan dalam rangka menyelamatkan uang negara, maka PWI mengawal agar jauh dari praktek KKN dalam penanganannya,” ujar Insan.
Menurut Insan, Pengurus Pusat PWI khususnya Satgas Anti Hoax terus menjalin kerja sama lembaga dalam rangka penguatan kolaborasi lembaga yakni dalam program edukasi dan literasi.
Edukasi dan literasi dilakukan untuk memberikan masukan kepada Kejagung untuk cepat menangkal narasi hoax yang beredar di media sosial.
“Karena ranahnya di jagat media sosial yang berupaya mempengaruhi opini masyarakat, maka lewat media sosial Kejaksaan Agung pulalah serangan serangan tersebut dilawan,” ujar Insan. Mustopa.
