Gojambi.id. Jambi- Pansus I DPRD Jambi akan menyelesaikan persoalan batas antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim). Hal tersebut dilakukan agar PI 10 persen segera terealisasi.
Pembahasan antara tim Pansus I DPRD Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlangsung di ruang pertemuan di kantor bupati Tanjung Jabung Barat, Jum’at (30/01/2026).
Dihadiri Wakil Bupati Dr. Katamso beserta asisten II, biro perekonomian, biro pemerintahan dan beberapa pejabat terkait lainnya di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ketua Pansus I Abun Yani mengatakan, ada beberapa kesempatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut, diantaranya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen mendukung seluruh upaya percepatan realisasi PI 10% Migas Jambi Blok Jabung maupun Blok Lemang.
”Data yang diperlukan untuk percepatan PI 10% Migas Blok Jabung dan Blok Lemang seperti Perda BUMD dalam bentuk Perseroda maupun kelembagaan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah disiapkan sesuai amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2025 Atas Perubahan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi,” katanya.
Kemudian, melakukan Koordinasi antara Direksi BUMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Biro Perekonomian Kabupaten dengan Direksi BUMD PT Jambi Indoguna Internasional (JII) sampai saat ini dalam rangka percepatan realisasi PI 10% Migas Jambi Blok Jabung dan Blok Lemang.
”Penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus diupayakan hingga kini oleh kedua belah pihak bersama Pemerintah Provinsi Jambi.
Hal ini penting agar tapal batas antar dua daerah tersebut memiliki legitimasi dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah,” katanya.
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat mengaku permasalahan tapal batas antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berlangsung lama dengan beberapa hasil pembahasan baik di tingkat Pemerintah Provinsi Jambi selaku perwakilan pemerintah pusat, namun sampai saat ini belum menemukan kesepakatan, ujarnya. Mustopa.
