Gojambi.id. Jambi- Gubernur Jambi H. Al Haris mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan BPKP Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan ( BPKP) Provinsi Jambi, menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi. Bertemat di auditorium rumah dinas gubernur, Selasa (23/06/2026).
Dihadir unsur Forkopimda Provinsi Jambi, bupati, wali kota, pimpinan instansi vertikal, para pejabat BPKP Provinsi Jambi, kepala OPD Pemerintah Provinsi Jambi.
Gubernur Al Haris dalam sambutan menyampaikan, kepada semua pihak untuk bersinergi membangun komitmen bersama untuk mengawal penggunaan keuangan daerah yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Saat ini jabatan kepala BPKP adalah setara dengan menteri. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan BPKP. Peran BPKP tidak hanya sebatas melakukan audit, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan kajian dan rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan,ujarnya.
Ditegaskan kembali oleh Gubernur Al Haris, pentingnya peran BPKP untuk mengawal jalannya program pembangunan dan pengelolaan keuangan negara di daerah.
Sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP menjadi kunci untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran, efektif dan bebas dari penyimpangan.
“Kita perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, efisien dan tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk di Jambi ini tugas kita untuk mengawalnya,” ujar Gubernur Al Haris.
Lanjut Gubernur Al Haris, BPKP tidak hanya berperan dalam masalah tetapi juga bagaimana dapat melakukan kajian dalam mengambil langkah kebijakan di lapangan.
“Rekomendasi dari BPKP itu luar biasa mencermati apapun hal yang seperti kebijakan. Saya sering meminta BPKP untuk mengkaji, apakah suatu kebijakan bisa diterapkan di daerah. Maka sering saya itu meminta BPKP untuk mengkaji menilai, menganalisa. Itulah bahan saya untuk mengambil keputusan.”
Diharapkan agar pemerintah daerah bersama BPKP bersinergi dan dapat bergerak cepat ketika menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Langkah cepat tersebut, sangat penting untuk mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar.
“Kita harus cepat mengambil langkah kalau ada indikasi penyimpangan, agar tidak banyak kerugiannya. Silahkan audit cepat apabila ada informasi dari media agar bisa dibenahi.”
Jika bupati, wali kota bimbang mengambil langkah strategis di lapangan, boleh menyurati BPKP dan meminta analisa untuk menentukan kebijakan.
“Alhamdulillah, setiap rekomendasi yang diberikan, saya baca dan ditindaklanjuti apa yang menjadi saran dari BPKP pada kita. Dan kajian tersebut tepat sekali.”
Ke depan, kita bekerja sungguh-sungguh, tugas kita hari ini bagaimana mengawal keuangan negara agar betul-betul dimaksimalkan dengan baik supaya rakyat merasakan.
Meskipun kondisi negara di dunia ini tidak baik-baik saja, tapi kita berusaha agar Indonesia khususnya Jambi tetap stabil. Ekonominya cukup baik, rakyat juga nyaman. Sehingga pembangunan di daerah berlangsung dengan baik juga, pungkasnya. Mustopa.
