Gojambi.id. Jambi- Gubernur Jambi, Al Haris menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2025, Senin (08/09/2025).
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan, masukan serta catatan kritis terhadap usulan perubahan APBD 2025 yang diajukan pemerintah Provinsi Jambi.
Pandangan tersebut tidak hanya berupa kritik konstruktif, tetapi juga rekomendasi agar kebijakan fiskal daerah mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Jambi.
Pada sejumlah media, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian serius yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD.
“ Semua masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan untuk penyempurnaan dokumen perubahan APBD 2025.”
Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik seluruh masukan dari fraksi yang akan menjadi acuan menjaga kualitas perencanaan dan memastikan perubahan APBD benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, ujar Gubernur Al Haris.
Pemerintah daerah akan segera memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan dewan, agar tidak ada ruang keraguan dan semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan perubahan APBD.
“Kami segera menjawab yang menjadi pertanyaan dewan agar semuanya jelas, sehingga ada kesinambungan.”
Catatan yang disampaikan fraksi merupakan cerminan dari komitmen bersama dalam mengawal pembangunan daerah. Perhatian DPRD tersebut sangat positif karena menyentuh seluruh aspek penting, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi daerah, katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, pertanyaan semua fraksi itu baik. Apa yang telah terjadi pada program perubahan APBD itu lengkap semuanya. Menyentuh ke semua sisi dalam membangun daerah.
Kesiapan pemerintah untuk bersikap transparan dalam memberikan penjelasan terkait seluruh program yang tertuang dalam perubahan APBD 2025.
Arah kebijakan perubahan anggaran tahun ini tetap berfokus pada upaya memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meskipun demikian, sejumlah fraksi dalam pandangan umumnya juga menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, salah satunya terkait penurunan pendapatan daerah hingga 2,6 persen.
Hal ini menurut fraksi-fraksi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, agar tidak menghambat target pembangunan yang telah ditetapkan.
Rapat paripurna ini diharapkan menjadi momentum sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Jambi.
Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas serta konsistensi dalam mengawal setiap program pembangunan daerah, ujar Gubernur Al Haris. Mustopa.
