Gojambi.id. Jakarta- Menjaga netralitas di tengah perang, khususnya perang di laut, menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Salah satu tantangan yang dibahas adalah bagaimana sebuah negara dapat tetap menjalankan prinsip kemanusiaan tanpa kehilangan status netral atau dianggap ikut terlibat (belligerent).
Dalan siaran pers tersebut dikatakan, isu tersebut mengemuka dalam diskusi panel, hak dan kewajiban negara netral dalam perang laut skala besar, perspektif kebijakan, operasional dan kemanusiaan, yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso mengatakan, selama ini pembahasan hukum humaniter internasional cenderung berfokus pada konteks perang di darat.
Padahal, perkembangan situasi global seperti konflik Rusia–Ukraina menimbulkan kebutuhan baru untuk memahami bagaimana prinsip kenetralan diterapkan dalam konteks perang laut.
“Pertanyaan yang kami coba jawab adalah bagaimana sebuah negara bisa menjaga netralitasnya meskipun ingin memberikan bantuan kemanusiaan, tanpa dianggap berpihak,” ujarnya.
Status kenetralan di laut kerap menimbulkan interpretasi yang beragam. Karena itu, diskusi ini juga menyoroti siapa yang berwenang menentukan sah atau tidaknya klaim netralitas sebuah negara, serta bagaimana posisi negara yang memiliki pakta pertahanan dengan pihak yang berperang.
“Kadang ada perbedaan pandangan antar negara mengenai apa yang disebut netral. Nah, siapa yang berhak menilai bahwa pandangan satu negara benar atau salah. Ini yang ingin kita bahas secara lebih mendalam,” jelasnya.
Hasil dari pembahasan ini akan dirumuskan dalam bentuk laporan yang akan disampaikan pada forum ICRC di Jenewa dan menjadi masukan bagi pembahasan di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Diskusi panel ini merupakan bagian dari rangkaian lokakarya nasional yang bertema, negara netral berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan instrumen lainnya yang dibuka sehari sebelumnya oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Duta Besar Mohammad K. Koba, bersama Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno dan diikuti oleh perwakilan pemerintah, lembaga pertahanan, serta kalangan akademisi, pungkasnya. Mustopa.
