Gojambi.id. Kuala Tungkal- Wakil Bupati Tanjung Jabung (Tanjab), H. Katamso didampingi staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan menerima kunjungan kerja Tenaga Ahli Menteri Bidang Food Estate Kementerian Pertanian (Kementan) RI Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, di ruang kerja wakil bupati, Jumat (22/05/2026).
Kunjungan Tenaga Ahli Menteri Bidang Food Estate Pertanian RI Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, didampingi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Jambi, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
Dalam rangka peninjauan efektivitas dan progres program strategis Kementan di wilayah Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam pemaparannya, pihak Kementan RI menyampaikan, peninjauan difokuskan pada tiga program utama yaitu.
- Peningkatan kualitas pembibitan kopi. Memastikan kuantitas dan kualitas bibit kopi unggul sebelum didistribusikan guna mendongkrak ekonomi masyarakat lokal.
- Optimalisasi Lahan (Oplah) padi 2024. Mendorong indeks pertanaman (IP) dari yang sebelumnya hanya 1 kali tanam menjadi menuju 3 kali tanam dalam setahun (IP 300) yang bertujuan mewujudkan swasembada pangan daerah.
- Koordinasi kewilayahan. Bersinergi dengan pemerintah kabupaten setempat demi mengikis hambatan birokrasi di lapangan agar implementasi program pusat berjalan lancar.
Sementara Wakil Bupati H. Katamso, menyampaikan apresiasi atas perhatian pusat terhadap sektor pertanian di Tanjab Barat, khususnya pada tiga komoditas andalan daerah, kopi, kelapa dan padi.
” Terima kasih atas pelatihan dan bantuan dari Kementerian Pertanian. Tanjab Barat siap bersinergi, termasuk dalam pembentukan brigade pangan untuk mengawal peningkatan produktivitas padi serta memperluas areal tanam,” ujarnya.
Usulan strategis Pemkab Tanjab Barat ke Pemerintah Pusat
Wabup Katamso menyampaikan dua usulan krusial kepada staf ahli Menteri Pertanian demi keberlanjutan hajat hidup para petani di Tanjab Barat seperti, revitalisasi sistem pengairan (infrastruktur sungai).
Pemkab memohon bantuan perbaikan pengairan di beberapa kecamatan rawan banjir, seperti di Kecamatan Pengabuan, Bram Itam dan Batara, karena hal ini dinilai mendesak agar bantuan bibit dari pusat tidak mati akibat genangan air.
Kemudian penetapan harga enceran bawah (floor price) kelapa. Mengingat mayoritas masyarakat Tanjab Barat adalah petani kelapa. Pemkab mengusulkan adanya kebijakan floor price minimal Rp5.000 per butir demi menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan petani dari fluktuasi pasar, katanya.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk mempercepat koordinasi teknis antara dinas terkait di daerah dengan jajaran Kementerian Pertanian RI, sehingga target swasembada pangan di Tanjung Jabung Barat dapat segera terealisasi. Zulhendri.
