Gojambi.id. Muara Sabak- Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari didampingi Wakil Bupati Muslimin Tanja merima kunjungan kerja reses Anggota Komisi V DPR RI, H. A. Bakri beserta rombongan, bertempat di aula rumah dinas bupati, Jumat (27/02/2026).
Kunjungan reses Anggota Komisi V DPR RI, H. A. Bakri dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyampaikan berbagai usulan untuk percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Hj. Dillah Hikmah Sari menyampaikan apresiasi atas kehadiran H. A. Bakri bersama Balai Wilayah Sumatra serta perwakilan dari tiga kementerian, yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan.
Bupati Dillah menyampaikan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah serta angka stunting yang masih relatif tinggi.
Kondisi tersebut, dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah pesisir, meliputi infrastruktur jalan, drainase, penyediaan air bersih serta sanitasi yang belum terintegrasi secara optimal,ujarnya.
Pemerintah kabupaten berharap dukungan anggota DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional tersebut bersama jajaran kementerian menjadi momentum strategis untuk menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas daerah, terutama pembangunan jalan, pengelolaan sumber daya air serta perumahan dan kawasan permukiman.
A. Bakri dalam sambutannya mengatakan, komitmennya untuk memperjuangkan dukungan anggaran dari APBN untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena daerah ini memiliki potensi besar di sektor perkebunan, perikanan dan pertanian.
Namun masih menghadapi tantangan infrastruktur, terutama akses jalan antar kecamatan dan konektivitas menuju sentra produksi masyarakat.
Keterbatasan anggaran transfer daerah menuntut sinergi dan optimalisasi dukungan dari pemerintah pusat melalui skema pendanaan APBN, termasuk program kementerian yang bersifat prioritas nasional.
Diharapkan kunjungan kerja reses ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, katanya. Mustopa.
